Komisi I DPR  mengapresiasi kinerja RRI, terutama untuk program-program yang telah dibuat. Namun, RRI membutuhkan uluran tangan agar lebih optimal lagi dalam menjalankan berbagai macam kinerja itu dan memperluas jangkauan siaran. Hal itu ditegaskan anggota Komisi I Tri Tamtomo di Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) di Gedung Nusantara II, Senayan, Kamis (14/2).

Dalam RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Ramadhan Pohan , dipaparkan berbagai program dan hasil kinerja LPP RI pada tahun 2012. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) II BPK RI tahun 2012, ditemukan 22 kasus, sehingga merugikan negara sebanyak 208 juta. Namun secara bertahap, RRI berhasil menyelesaikan kasus sebanyak 16 kasus. Sedangkan, realisasi pagu TA 2012 sebesar 675 miliar dari total pagu sebesar 768 miliar, atau telah berhasil terealisasi sebesar 87,64%.

Tri Tamtomo juga mengusulkan agar RRI memahami strategi persaingan media saat ini, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, serta dapat bersaing dengan media lain yang ada di Indonesia.

Menyinggung tahun 2014 yang akan menjadi tahun politik, Anggota Komisi I Nurul Arifin mempertanyakan kesiapan RRI untuk menghadapi pemilu di tahun mendatang. Mengingat RRI menjadi “corong” informasi bagi pendengar di Indonesia, bahkan mungkin mungkin dunia.

Komisi I juga mengusulkan LPP RRI melebur dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI), agar semakin efisien dan produktif, serta menjadi lembaga yang lebih bergengsi. Namun, mengenai rencana peleburan harus tetap disesuaikan dengan RRI dan TVRI.

Mengenai permintaan RRI tentang penambahan anggaran dan perbaikan gedung, Komisi I  berupaya untuk mengajukannya, dan diharapkan RRI dapat berkoordinasi dengan kementerian terkait. Termasuk, permintaan RRI dalam hal pegawai, Komisi I mengusulkan agar RRI berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan), sehingga bisa mendapatkan alokasi pegawai yang dibutuhkan.

Dalam rapat juga dibahas Rencana Kerja untuk Tahun 2013. Direktur Utama LPP RRI Niken Widiastuti berharap Komisi I dapat mendukung agar segera terwujudnya UU khusus LPP, serta alokasi berbagai anggaran untuk menjangkau siaran di seluruh Indonesia.

“Kami berharap alokasi anggaran dapat ditambah, sehingga tercipta keadilan informasi dan pencerahan publik  bagi seluruh rakyat Indonesia. RRI juga merasa bertanggung jawab untuk ikut serta dalam mencerdaskan bangsa,” ujar Niken. (sf), foto : wy/parle/hr.